PANGANDARAN, JURNALMEDIA.ID – Pilkada untuk pemilihan gubernur dan bupati semakin mendekat, dan tensi politik di Kabupaten Pangandaran semakin meningkat dari hari ke hari. Baliho para bakal calon bupati dan gubernur kini tersebar di seluruh pelosok kabupaten tersebut.
Untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang sukses, Pemkab Pangandaran menggelar Fakta Integritas bagi seluruh pegawai, baik ASN maupun non-ASN, yang berada di lingkungan Pemkab Pangandaran.
Sekda Pemkab Pangandaran, Kusdiana, menegaskan bahwa seluruh dinas instansi di lingkungan Pemkab Pangandaran telah diberikan surat edaran untuk tetap netral dalam pemilu yang akan datang, baik pemilihan gubernur maupun bupati.
“Selain surat edaran, Pemkab juga menginstruksikan seluruh pegawai di dinas instansi untuk membuat pernyataan Fakta Integritas guna menjaga netralitas dalam pemilu, termasuk Pilkada Pangandaran,” ujarnya kepada jurnalmedia.id, Kamis 02 Agustus 2024.
Kusdiana lebih lanjut menjelaskan bahwa netralitas para pegawai di lingkungan Pemkab Pangandaran, baik ASN maupun non-ASN, tertuang dalam Peraturan Menpan-RB.
“Kami tidak akan pandang bulu dalam memberikan sanksi kepada ASN yang terbukti tidak netral saat pemilu digelar,” tegasnya.
Jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Pangandaran, kata Kusdiana, mencapai lebih dari 7.000 orang. Untuk mengawasi sepak terjang para pegawai ASN dan non-ASN, Pemkab Pangandaran berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, serta LSM yang ada di Kabupaten Pangandaran.
“Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pemkab Pangandaran dapat menjalankan pemilu dengan sukses dan menjaga netralitas pegawai dalam proses demokrasi yang akan berlangsung. Netralitas pegawai menjadi kunci utama dalam memastikan pemilu yang adil dan transparan,” tukasnya. (Ntang)
