BANJAR, JurnalMedia – Ratusan perangkat desa bersama para kepala desa mendatangi kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Banjar untuk menggelar audiensi dengan Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa 14 Januari 2025.
Audiensi tersebut berlangsung di Aula Somahna Bagja Dibuana, Kantor Setda Kota Banjar. Dalam pertemuan ini, setiap perwakilan perangkat desa dan kepala desa menyampaikan berbagai tuntutan, salah satunya adalah kepastian hukum yang diharapkan dapat menciptakan sinkronisasi antara Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) di Kota Banjar.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kota Banjar, Yayat Ruhyat, menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan murni berasal dari pemerintahan desa masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa serta mendukung pembangunan Kota Banjar secara keseluruhan.
“Salah satu tuntutan kami adalah adanya perlindungan hukum dari Pemkot, khususnya dalam bentuk advokasi hukum. Kami ingin menjalankan kegiatan pemerintahan desa dengan rasa aman dan nyaman,” ungkap Yayat.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Pemkot dalam membina, mendampingi, serta memberikan edukasi terkait advokasi hukum bagi pemerintahan desa.
“Sejauh mana Pemkot, sebagai ‘orang tua’ pemerintahan desa, dapat membina dan mengadvokasi kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami juga meminta edukasi terkait advokasi hukum ini,” tegasnya.
Kepala Desa Batulawang, Yosef Erawan, turut menambahkan bahwa pihaknya menuntut perhatian dari Pemerintah Kota Banjar terkait kesejahteraan perangkat desa. Ia mengusulkan agar Pemkot mengalokasikan anggaran untuk masa purna bhakti sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.
“Kita menuntut sejauh mana Pemkot memikirkan nasib perangkat desa. Perangkat desa bekerja keras demi kemajuan Banjar, jadi penghargaan ini penting untuk diberikan,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjar, Nursa’adah, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Banjar merespons positif tuntutan dari pengurus Apdesi. Ia memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot.
“Mereka boleh mengekspresikan diri dalam bentuk apapun. Hasilnya akan kami evaluasi untuk menindaklanjuti apa saja yang diinginkan. Kami akan koordinasi lebih lanjut dengan perangkat daerah untuk menilai sejauh mana hal ini sudah dilaksanakan,” kata Pj Sekda Kota Banjar.
Audiensi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta mempererat sinergi antara pemerintah desa dan Pemerintah Kota Banjar. (Ucup)
