BANJAR. JurnalMedia – Program KartuBerdaya yang diluncurkan Pemerintah Kota Banjar dengan tujuan mulia untuk memberdayakan pelaku UMKM dan warga berpenghasilan rendah kini menuai sorotan tajam. Alih-alih memberikan dampak positif, program ini justru dinilai gagal menghadirkan perubahan nyata di lapangan.
Aktivis sosial, Sandi Mardiana Putra, menyampaikan bahwa berdasarkan penelusurannya langsung ke tengah masyarakat, banyak warga yang merasa kebingungan bahkan kecewa dengan implementasi program tersebut.
“Banyak warga mengaku tidak memahami manfaat konkrit dari kartu tersebut. Sosialisasinya sangat minim, dan janji-janji seperti pelatihan serta bantuan modal hanya sebatas wacana,” ungkap Sandi.
Kekecewaan serupa juga disuarakan oleh Ibu Dedeh Mardiah, warga Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar. Ia mengaku telah memegang kartu tersebut selama hampir 70 hari kerja, namun belum pernah mendapatkan informasi jelas mengenai manfaatnya.
“Katanya bisa dapat pelatihan dan bantuan modal, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Saya tidak tahu kartunya bisa dipakai untuk apa,” ujarnya.
Edi Rohendi, S.IP, seorang pengamat kebijakan publik, turut mengkritisi program ini. Menurutnya, KartuBerdaya cenderung menjadi program seremonial belaka tanpa sistem pelaksanaan yang transparan dan terukur.
“Tanpa sistem yang jelas, pendampingan yang berkelanjutan, dan akses yang mudah, kartu ini hanya jadi simbol tanpa fungsi nyata,” tegas Edi.
Melihat kondisi ini, Sandi Mardiana mendesak Pemerintah Kota Banjar untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap KartuBerdaya. Ia menekankan pentingnya menjadikan program ini sebagai alat nyata pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar formalitas politik.
Beberapa poin penting yang harus segera diwujudkan antara lain:
-
Transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat,
-
Keterlibatan aktif warga dalam evaluasi dan perencanaan program,
-
Implementasi nyata yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan,
-
Sinergi antara dinas terkait, pelaku usaha, dan penerima manfaat.
Tanpa langkah konkret dan perbaikan sistemik, KartuBerdaya dikhawatirkan hanya akan menjadi lembaran plastik yang penuh janji kosong—dan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah. (Ucup)
