Berita

Aktivis Ajat Doglo Soroti Kebijakan Anggaran Pemkot Banjar, Sindir Fasilitas Atlet yang Terabaikan

×

Aktivis Ajat Doglo Soroti Kebijakan Anggaran Pemkot Banjar, Sindir Fasilitas Atlet yang Terabaikan

Sebarkan artikel ini

BAN JAR, JurnalMedia Aktivis sosial Ajat Doglo kembali mencuri perhatian publik dengan pernyataan kritisnya terhadap Pemerintah Kota Banjar. Melalui sebuah video singkat yang viral di media sosial, Ajat menyindir tajam kebijakan anggaran Pemkot Banjar yang dinilainya lebih memprioritaskan pembangunan fasilitas bagi anggota DPRD ketimbang memperhatikan kebutuhan para atlet lokal.

“Di Kota Banjar ini, kalau buat perumahan dewan kayaknya pemerintah lebih ikhlas. Tapi kalau buat fasilitas atlet, selalu banyak alasan,” ujar Ajat dalam pernyataannya.

Ajat menekankan bahwa atlet seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, mengingat mereka membawa nama baik Kota Banjar di berbagai ajang kompetisi, baik tingkat provinsi maupun nasional. Namun faktanya, kata dia, masih banyak atlet dan pelatih di Kota Banjar yang harus berjuang dengan keterbatasan fasilitas dan minimnya dukungan anggaran.

Baca juga:  Relawan Surya Gemilang Sukses Gelar Acara Ngobeng Bersama Paslon Nana Suryana di Pabuaran

“Atlet-atlet Banjar sudah banyak yang berprestasi, tapi sayangnya belum sebanding dengan perhatian dari pemerintah. Padahal mereka juga bawa nama baik kota ini,” imbuhnya.

Pernyataan Ajat tersebut memicu respons luas dari masyarakat, khususnya warganet. Banyak yang mengungkapkan dukungan terhadap kritik tersebut dan berharap agar Pemkot Banjar dapat lebih adil dalam mengalokasikan anggaran, terutama untuk sektor olahraga yang selama ini dinilai kurang mendapatkan perhatian.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Banjar maupun pihak DPRD terkait kritik yang dilontarkan Ajat Doglo.

Dikenal vokal dan kerap berbicara lantang dalam isu-isu sosial, Ajat Doglo selama ini konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat. Ia dikenal aktif mengkritisi kebijakan pemerintah, khususnya yang dinilai kurang berpihak pada sektor pendidikan, olahraga, dan kesejahteraan sosial. (Ucup)