ASN dan Komisioner KPU di Pangandaran Dicatut Partai Politik

  • Bagikan
ASN dan Komisioner KPU di Pangandaran Dicatut Partai Politik

PANGANDARAN, JURNALMEDIA.ID – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran, Muhtadin menyebut, dalam pendaftaran keanggotaan partai politik, selain ASN, komisioner KPU juga ada yang dicatut namanya.

“Komisioner KPU termasuk staf KPU, ada yang dicatut namanya oleh salah satu partai politik,” ujar Muhtadin kepada sejumlah wartawan di satu hotel di Pangandaran, Jumat 16 September 2022 sore.

Tindaklanjutnya adalah, di momen tanggapan masyarakat. Pihak terkait yang merasa dicatut namanya datang ke KPU untuk membuat persyaratan bahwa dia bukan keanggotaan partai politik terkait.

“Setelah itu, kami proses sesuai dengan prosedur yang disampaikan ke KPU Provinsi dan disampaikan ke KPU RI. Dari KPU RI, lalu disampaikan kembali ke partai politik tersebut,” katanya.

BACA JUGA :   Santuni Yatim dan Dhuafa, Kegiatan Paguyuban Family Laheng Diapresiasi Ade Yasin

Menurutnya, ada sekitar 70 persen partai politik yang mencatut nama orang sebagai anggota partai politik.

“Banyak, sekitar 70 persen lah. Karena pada prinsipnya, mungkin saja KTPnya darimana mana,” ucap Ia.

Untuk sangsi, kata Ia, bagi pihaknya tidak ada masalah karena hanya memfasilitasi untuk diberikan kepada pimpinan partai politik terkait melalui KPU RI.

Menurutnya, kemarin -kemarin ada sekitar 30 orang lebih yang mengadu ke KPU Kabupaten Pangandaran

“Ada yang PNS dan ada yang dari P3K yang masuk namanya dicatut menjadi keanggotaan partai politik,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan mengatakan, terkait dengan pencatutan keanggotaan partai politik tentunya di samping orang bersangkutan datang ke KPU, juga ada yang mengajukan ke Bawaslu.

BACA JUGA :   Bantu Program Pemerintah, Kapolres Ciamis Tinjau Gerai Vaksinasi

Bawaslu pun sudah menindaklanjuti, memberikan saran perbaikan terhadap KPU, terkait dengan pencatutan tersebut.

“Yang datang ke Bawaslu, ada sekitar 10 sampai 12 orang. Profesinya, ada yang PNS dan ada yang non PNS,” katanya.

Menurutnya, sangsi bagi pencatutan itu sendiri sebenarnya hanya soal kepatuhan saja.

“Kecuali, pribadinya merasa dirugikan atas pencatutan tersebut bisa melaporkan kepada pihak kepolisian. Dasarnya, pengaduan dan itu bisa perdata karena merasa dirugikan,” ucapnya.

Tapi, ucap Ia, kalau dilihat dari sisi konteks pelanggaran Pemilu itu tidak ada. “Karena, mekanismenya kami menyampaikan saran perbaikan,” ucap Iwan.

Dan KPU sendiri, sudah menyiapkan segala sesuatunya ketika ada yang dicatut, maka ini harus segera diperbaiki.

BACA JUGA :   DWP Gelar Rakor Tingkat Kabupaten Guna Menyukseskan Program Pancakarsa

“Mekanismenya sudah ditempuh, untuk disampaikan ke KPU RI melalui Provinsi. Dan KPU RI, menyampaikan ke partai bersangkutan terkait dengan pencatutan itu sendiri supaya diperbaiki ataupun dicoret,” pungkasnya. (Bill)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.