Iwan juga mengingatkan, untuk senantiasa menjalin sinergi dan koordinasi yang baik dengan stakeholders terutama jajaran aparat penegak hukum agar tercipta kondusivitas, tertib hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, selain itu perlu juga optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum dan memudahkan pencarian/penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum baik untuk aparatur maupun masyarakat luas.
Terlebih ditengah kondisi yang cepat berubah dan terus bergejolak, menjadikan dinamika, tantangan, kebutuhan masyarakat semakin kompleks. Disamping itu, kita juga perlu menyikapi beragam isu terkini, terkait lingkungan, pangan, kesehatan, transisi energi dan transformasi digital.
“Untuk itu, bagian hukum dan kerjasama harus lebih aktif, lincah, dan inovatif dalam mendorong dan memfasilitasi kolaborasi/kerjasama yang efektif dan produktif dengan multi pihak agar mampu merespon cepat dan menjawab berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat. Di era sekarang ini, kolaborasi menjadi kunci untuk meraih solusi dan menghadapi tantangan di masa depan,” tandasnya. (Aulia)
