PANGANDARAN, JURNALMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) Persiapan Natal dan Tahun Baru bersama stakeholder, rakoor berlangsung di Aula Setda, Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Senini 18 Desember 2023.
Sebagai destinasi wisata unggulan, keamanan dan kenyamanan pengunjung menjadi fokus utama. Khususnya pada libur Nataru tahun ini, yang bersamaan dengan libur sekolah pasca pandemi COVID-19.
Rakoor, dipimpin oleh Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, dihadiri oleh Wakil Bupati H Ujang Endin Indrawan, Forkopimda, Sekretaris Daerah Kusdiana dan pejabat terkait lainnya.
Bupati Jeje menjelaskan bahwa rakoor ini merupakan langkah awal pemerintah bersama stakeholder terkait untuk menyambut perayaan Nataru.
“Rangkaian kegiatan biasanya panjang, terlebih dengan liburan anak sekolah yang bertepatan,” kata Jeje kepada wartawan, di Setda Pangandaran, Senin 18 Desember 2023.
“Saya juga lihat pergerakan kunjungan wisatawan terus meningkat setiap harinya. Besar kemungkinan tingkat kunjungan ke objek wisata Pangandaran akan lebih padat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” sambungnya.
Menyambut pergerakan wisatawan yang terus meningkat, Jeje menekankan perlunya kesiapan yang matang. Karena, kesiapan dan pengamanan menjadi penting, baik untuk umat Nasrani yang melaksanakan ibadah natal maupun untuk wisatawan yang datang ke Pangandaran.
“Dalam rakoor ini juga di bahas beberapa poin yang mencakup lalulintas, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan ketersediaan pangan,” tegasnya.
Orang nomor satu di Pangandaran ini juga menyoroti permasalahan hoax menjelang tahun baru yang membuat pengunjung ogah untuk liburan ke Pangandaran.
“Tahun baru sering kali diwarnai dengan hoax. Saya meminta kepada Dinas Pariwisata untuk mengantisipasi hal tersebut,” pintanya.
Pada kesempatan ini, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Kejaksaan Negeri Ciamis dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance). (*)