Pangandaran, JurnalMedia — DPRD Kabupaten Pangandaran menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Jumat (10/4/2026).
Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) yang menghasilkan 18 poin evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah. Rekomendasi mencakup berbagai sektor, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, hingga pengembangan potensi unggulan daerah.
“Sebanyak 18 rekomendasi telah kami rumuskan sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi pemerintah daerah, baik untuk pelaksanaan program pada tahun berjalan maupun perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya,” kata Asep.
Salah satu perhatian utama DPRD tertuju pada sektor kesehatan. Meski mengapresiasi keberadaan rumah sakit daerah yang dinilai semakin representatif, DPRD menilai kualitas pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama dari aspek pelayanan prima dan pendekatan psikologis kepada pasien.
Menurut Asep, seluruh unsur yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, termasuk petugas keamanan, perlu mendapatkan pelatihan service excellent dan psychological service karena menjadi garda terdepan dalam berinteraksi dengan masyarakat.
“Keramahan dan kenyamanan psikologis masyarakat harus menjadi bagian dari standar pelayanan. Tidak hanya tenaga medis, tetapi juga petugas keamanan dan aparatur pelayanan publik lainnya,” ujarnya.
Selain itu, DPRD meminta pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi terkait ketentuan dan cakupan layanan BPJS Kesehatan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan batasan penjaminan layanan kesehatan.
Di sektor pariwisata, DPRD menyoroti belum adanya perencanaan induk atau blueprint yang komprehensif untuk pengembangan destinasi wisata unggulan di Pangandaran. Pemerintah daerah didorong segera menyusun master plan yang menjadi acuan pembangunan kawasan wisata secara berkelanjutan.
Asep menyebut sejumlah destinasi seperti Pantai Pangandaran, Batu Karas, Karapyak, dan Madasari membutuhkan arah pengembangan yang jelas agar pembangunan tidak bersifat sporadis dan dapat berjalan secara terintegrasi.
Selain penataan destinasi, DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan konektivitas infrastruktur antar-kawasan wisata, penanganan persoalan sampah, pengurangan kemacetan, serta pembenahan sistem perparkiran yang dinilai masih memerlukan perhatian serius.
DPRD berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Komitmen terhadap penyehatan fiskal, pengelolaan keuangan yang lebih baik, serta penyelesaian kewajiban utang daerah juga menjadi bagian dari perhatian legislatif.
Secara umum, DPRD menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran selama tahun anggaran 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik. Namun demikian, sejumlah perbaikan dinilai perlu dilakukan agar tata kelola pemerintahan semakin efektif dan akuntabel.
“Harapannya, berbagai rekomendasi ini dapat dijalankan secara konsisten sehingga Pangandaran mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2026,” tandasnya. (**)
