“Kita sebagai WNI harus melakukan upaya pencegahan, kegiatan ini salah satunya. Untuk melakukan upaya pencegahan menyebarnya atau membesarnya paham radikal itu salah satunya melalui pendidikan, investasi jangka panjang bangsa kita adalah dunia pendidikan baik pendidikan kebangsaan maupun keagamaan,” jelasnya.
Kata dia, kehadiran pemerintah menjadi benteng bagi mereka masuknya paham radikalisme atau terorisme. Ia juga menghimbau tingkatkan kembali akses masuk ke lingkungan pemerintahan, kantor polisi begitupun kantor kecamatan, apalagi di kecamatan terbuka sama halnya di Polsek.
“Karena kita melakukan pelayanan publik, tolong diberdayakan betul pangdal kita, tim pengamanan kantor kita untuk selalu waspada jangan anggap semua orang baik, karena dibalik tampilan kebaikan tersimpan kejahatan yang lebih kejam daripada tampilannya. Kita harus mereduksi perpecahan, bangun bahwa kita satu keluarga, kalaupun ada hal yang tidak sejalan dan seiring itu bagian dari keadaan yang sedang mengajari kita untuk lebih dewasa,” imbaunya.
Ditempat yang sama, Dandim 0621, Letkol Kav. Gan Gan Rusgandara menuturkan, paham radikalisme yang terjadi di masyarakat bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan dalam hal ini TNI-Polri, tapi tanggung jawab semua termasuk masyarakat.
“Ini tugas kita semua untuk menyampaikan kepada masyarakat, pembinaan mental adalah tugas dari pimpinan, perkuat di internal baik perangkat daerah, kecamatan hingga kelurahan dan desa, kolaborasi dengan TNI dan Polri, berikan arahan, berikan pelatihan dari tokoh dari berbagai lintas agama, untuk menangkal paham radikal masuk ke masyarakat,” terangnya.
Dirinya juga meminta untuk aktifkan kembali ronda atau Siskamling yang melibatkan seluruh masyarakat. Untuk deteksi dini, lapor cepat dan pencegahan dini.
“Sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi di wilayah kita, harus sama-sama bangkitkan kembali semangat ronda keliling wilayah,” tukasnya. (Aulia)
