Pangandaran, JurnalMedia — Persoalan pengelolaan aset daerah kembali menjadi sorotan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menilai sistem inventarisasi aset yang ada saat ini masih menyisakan sejumlah persoalan yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kepemilikan.
Asep mengungkapkan, dirinya menemukan indikasi adanya aset yang telah berfungsi sebagai fasilitas umum, namun secara administratif masih tercatat sebagai milik korporasi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun tata kelola aset di kemudian hari.
“Saya menemukan jalan yang bukan tercatat sebagai aset publik, tetapi masuk dalam aset perusahaan,” ujar Asep, Rabu (8/4/2026).
Temuan itu berada di kawasan Pananjungsari. Saat melakukan peninjauan lapangan, Asep menemukan patok kepemilikan milik PJKA yang berada di sekitar ruas jalan yang selama ini digunakan masyarakat sebagai akses umum.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyesuaian data dan batas aset dengan kondisi aktual di lapangan. Ia menegaskan bahwa jalan yang telah lama dimanfaatkan masyarakat seharusnya mendapat kepastian status sebagai fasilitas publik.
“Saya menemukan patok di pinggir laut. Setelah jalan itu masih ada patok PJKA. Artinya, batas aset tersebut perlu disesuaikan karena kawasan itu sudah menjadi akses publik. Seharusnya patok berada di sebelah jalan, bukan justru jalan yang masuk dalam batas aset mereka,” katanya.
Asep menegaskan akses publik tidak boleh berada dalam klaim kepemilikan pihak mana pun. Menurut dia, keberadaan fasilitas umum harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum agar tetap berada dalam penguasaan pemerintah demi kepentingan masyarakat.
Ia berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera melakukan verifikasi dan penataan ulang aset untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan publik. (**)
