JURNALMEDIA.ID – Di era modern ini, kehidupan menjadi tantangan tanpa sumber penghasilan karena segalanya membutuhkan uang. Tanpa pekerjaan, seseorang terjebak dalam lingkaran pengangguran, sebuah kondisi yang tidak hanya dialami oleh segelintir orang, tetapi juga oleh jutaan lainnya.
Di Jawa Barat, jumlah pengangguran tercatat mencapai 1,86 juta orang, menurut data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat. Teppy Wawan Dharmawan, Kepala Disnakertrans Jabar, menyatakan bahwa angka pengangguran telah menurun setelah pandemi COVID-19, seiring dengan kebangkitan UMKM dan sektor informal. Di sisi lain, sektor industri formal lebih banyak dipengaruhi oleh investasi.
Mengandalkan UMKM dan investasi dalam mengatasi pengangguran seakan menunjukkan sikap negara yang tidak bertanggung jawab atas pemberdayaan tenaga kerja domestik. Terlebih lagi, UMKM sering kali terkendala dalam hal permodalan, sehingga sulit bersaing dengan industri besar, apalagi dengan adanya kebijakan perdagangan bebas dari WTO.
Pengangguran tidak hanya terjadi di kalangan yang kurang terdidik, tetapi juga di antara lulusan SMK, yang menunjukkan adanya kekeliruan dalam sistem pendidikan yang tidak sinkron dengan program pembangunan. Jumlah angkatan kerja yang meningkat tidak sebanding dengan penciptaan lapangan kerja yang ada.
Negara tampaknya mengambil sikap pasif dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk warganya, serahkan saja kepada korporasi dan pemilik modal dengan membuka peluang investasi besar-besaran dan membiarkan pasar bekerja sesuai mekanismenya.
