Pangandaran, JurnalMedia – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah tahun 2027 harus difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor pariwisata dan digitalisasi layanan publik, khususnya sistem retribusi wisata.
Hal itu disampaikan Asep saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Aula SMPN 1 Pangandaran, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, tema pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah harus diwujudkan melalui program konkret agar Pangandaran mampu bersaing sebagai destinasi wisata berstandar internasional.
“Pangandaran memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia. Karena itu, diperlukan kebijakan yang terukur dan didukung pengelolaan fiskal yang disiplin agar target tersebut dapat tercapai,” kata Asep.
Dalam kesempatan itu, Asep juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang memilih gedung sekolah sebagai lokasi pelaksanaan Musrenbang. Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan komitmen efisiensi anggaran di tengah upaya memperkuat kondisi keuangan daerah.
Ia menilai budaya penghematan perlu terus diperluas, termasuk dengan memanfaatkan ruang terbuka atau kawasan wisata sebagai lokasi kegiatan pemerintahan yang tidak memerlukan fasilitas khusus.
Dorong Masterplan Pariwisata
Untuk mewujudkan visi sebagai destinasi wisata kelas dunia, Asep menilai Pangandaran membutuhkan rencana induk atau masterplan pariwisata yang terintegrasi dan berjangka panjang.
Menurutnya, dokumen tersebut penting sebagai panduan pembangunan selama lima tahun ke depan agar pengembangan infrastruktur dan kawasan wisata berjalan terarah serta tidak dilakukan secara parsial.
Salah satu program yang didorong DPRD adalah penerapan digitalisasi retribusi pariwisata mulai tahun 2027. Sistem pembayaran non-tunai dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan.
“Digitalisasi retribusi akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem yang lebih modern, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata bisa dioptimalkan,” ujarnya.
Asep menambahkan, pengelolaan destinasi wisata harus dilakukan secara profesional dengan memperhatikan tiga aspek utama, yakni kualitas pelayanan, kelengkapan fasilitas pendukung, dan jaminan keamanan bagi wisatawan.
Infrastruktur Harus Berdampak pada Ekonomi
Di sektor infrastruktur, DPRD Pangandaran mendorong agar pembangunan jalan pada tahun 2027 diarahkan untuk menciptakan efek ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Menurut Asep, pembangunan akses jalan sebaiknya diprioritaskan pada wilayah yang memiliki potensi wisata maupun sentra produksi pertanian sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan warga.
Ia mencontohkan kawasan agrowisata, jalur wisata sepeda, hingga kawasan Sawah Purba yang dinilai memiliki prospek besar untuk dikembangkan apabila didukung akses transportasi yang memadai.
“Pembangunan jalan harus mampu menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Ketika akses menuju kawasan wisata dan pertanian semakin baik, maka aktivitas ekonomi masyarakat juga akan meningkat,” katanya.
Lingkungan dan Hilirisasi Jadi Perhatian
Selain pariwisata dan infrastruktur, Asep menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan perlunya penanganan sampah yang lebih optimal, pembangunan sistem drainase yang terintegrasi, serta penataan jaringan utilitas melalui sistem kabel bawah tanah guna menjaga estetika kawasan wisata pantai.
Di sektor pertanian, DPRD juga mendorong pengembangan hilirisasi produk kelapa. Sebagai salah satu daerah penghasil kopra terbesar di Jawa Barat, Pangandaran dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan melalui pengolahan industri.
Asep menyebut langkah tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menekankan penguatan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan industri berbasis potensi lokal.
“DPRD akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar setiap program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi daerah yang mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya. (**)
