TASIKMALAYA, JURNALMEDIA.ID – Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945.
Pentingnya penguatan ketahanan pangan selain karena merupakan pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya, juga karena adanya ancaman krisis pangan dunia sebagai akibat dari fenomena perubahan iklim dan trend populasi penduduk dunia yang meningkat.
Sebagai salah satu peran penting dalam kehidupan manusia, ketahanan pangan menjadi prasyarat mutlak. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
Berbicara ketahanan pangan, Wilayah Priangan Timur sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Barat masih menghadapi tantangan gejolak harga pangan, salah satunya komoditas beras. Sebagai salah satu daerah produsen beras dan surplus produksi, komoditas beras masih menjadi penyumbang inflasi. Belum adanya sistem buffer stock di daerah untuk menjaga ketersediaan pangan dan tata niaga yang belum baik menjadi tantangan dalam pengendalian harga beras di Priangan Timur.
Setidaknya terdapat tiga tantangan pengendalian inflasi pangan pada Tahun 2023 menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Aswin Kosotali, menyampaikan, masih tingginya inflasi global sebagai dampak dari tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan.
“Kedua, yaitu faktor musiman yang membuat inflasi pangan harus dikendalikan seperti saat hari besar keagamaan dan faktor cuaca yang tidak menentu akibat perubahan iklim. Ketiga ialah kecukupan pasokan pangan di daerah dan antar daerah. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan buffer stock dan kerjasama antar daerah,” kata Aswin dalam keterangan tertulisnya, Jumat 23 Juni 2023.
Sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di Wilayah Priangan Timur, sambung Aswin, Bank Indonesia Tasikmalaya bersama TPID Kabupaten Ciamis, Direksi BUMD Kabupaten Ciamis, TPID Kabupaten Pangandaran dan Pengurus Lumbung Pangan masyarakat berkolaborasi dalam pengendalian inflasi pangan.
“Kami juga melaksanakan Capacity Building dengan berkunjung ke TPID Karawang dan BUMD Pangan DKI Jakarta, PT Food Station. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, belum optimalnya fungsi buffer stock yakni belum kuatnya fungsi kelembagaan dalam menjalankan tata niaga komersial dan perannya dalam menjalankan Public Service Obligation sebagai stabilitator harga,” jelasnya.
“Untuk itu, TPID Kabupaten Karawang dan BUMD Pangan PT Food Station di pilih untuk menjadi role model meningat prestasi yang berhasil diraih oleh dua entitas tersebut dalam menjaga keterjangkauan dan ketersediaan pangan,” sambungnya.
