Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur sosial, tetapi tidak menyebutkan bahwa pemerintah juga akan terus mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur fisik. Menurut data Kementerian Keuangan, pada tahun 2024, pemerintah menganggarkan Rp 417,8 triliun untuk infrastruktur fisik, dan Rp 286,7 triliun untuk infrastruktur sosial. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memberikan prioritas yang tinggi untuk infrastruktur fisik, karena dianggap sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi realitas, pernyataan Sri Mulyani dapat dikritik sebagai sebuah kesalahan berpikir yang disebut dengan wishful thinking. Wishful thinking adalah sebuah kesalahan berpikir yang mengharapkan atau menginginkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan atau harapan, tanpa mempertimbangkan kenyataan atau fakta yang ada. Dalam hal ini, Sri Mulyani mengharapkan atau menginginkan agar masyarakat lebih menghargai dan memperhatikan infrastruktur sosial, tanpa mempertimbangkan kenyataan atau fakta yang ada.
Kenyataannya, masyarakat masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang berkaitan dengan infrastruktur fisik, seperti kemacetan, banjir, polusi, kerusakan, dan lain-lain. Masalah-masalah ini membutuhkan solusi yang cepat dan nyata, sehingga masyarakat lebih memprioritaskan infrastruktur fisik yang dapat memberikan dampak yang langsung dan terlihat. Masyarakat juga masih membutuhkan infrastruktur fisik yang dapat mendukung aktivitas dan kebutuhan sehari-hari mereka, seperti transportasi, komunikasi, perdagangan, dan lain-lain. Masyarakat juga masih terpengaruh oleh faktor-faktor psikologis, seperti emosi, persepsi, dan preferensi, yang membuat mereka lebih tertarik dan terkesan dengan infrastruktur fisik yang tampak megah dan glamor, daripada infrastruktur sosial yang tampak sederhana dan biasa.
Dari analisis dan kritik di atas, dapat disimpulkan bahwa pernyataan Sri Mulyani tentang pentingnya infrastruktur sosial daripada infrastruktur fisik adalah sebuah pernyataan yang tidak sepenuhnya benar atau salah, tetapi lebih tepatnya adalah sebuah pernyataan yang bersifat normatif, yaitu sebuah pernyataan yang mengandung nilai, pandangan, atau pendapat tertentu, yang dapat diterima atau ditolak oleh orang lain, tergantung pada sudut pandang, data, atau realitas yang digunakan.
Oleh karena itu, pernyataan Sri Mulyani tidak dapat dijadikan sebagai sebuah kebenaran mutlak atau sebuah dogma yang harus diikuti oleh semua orang, tetapi lebih sebagai sebuah pandangan atau pendapat yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi, debat, atau dialog yang konstruktif dan kritis, yang dapat menghasilkan pemahaman dan solusi yang lebih baik dan lebih komprehensif tentang masalah infrastruktur di Indonesia.
