PANGANDARAN, JURNALMEDIA.ID – Beras merupakan komoditas pangan yang sangat penting di Indonesia, di mana sebagian besar penduduknya mengandalkannya sebagai makanan pokok. Ketersediaan beras selalu menjadi perhatian utama, yang tidak mengherankan karena Indonesia adalah negara agraris yang sangat cocok untuk pertanian padi.
Setiap tahun, Indonesia terus mengimpor berbagai jenis pangan, termasuk beras. Seperti dilaporkan oleh CNBC Indonesia pada tanggal 8 September 2023, pemerintah Indonesia telah mengimpor sekitar 1,17 juta ton beras selama periode Januari-Juli 2023. Beras ini berasal dari dua negara produsen utama, yaitu Vietnam dan Thailand.
Menurut Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, nilai impor beras ini mencapai sekitar US$ 627,2 juta atau sekitar Rp 9,6 triliun (dengan kurs Rp 15.340/US$). Ini adalah permasalahan yang menjadi sorotan, terutama ketika melihat potensi besar Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah.
Namun, meskipun kebutuhan akan pangan terus meningkat setiap tahunnya, produksi dalam negeri tidak selalu mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat. Data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 28 Agustus 2023 menunjukkan bahwa stok cadangan beras nasional hanya sekitar 1.546.476 ton, sementara konsumsi beras nasional diperkirakan mencapai 22,89 juta ton. Ketidakmampuan kita dalam mengelola potensi sumber daya alam menjadi salah satu faktor permasalahan ini. Ini mencakup masalah pemanfaatan lahan yang kurang optimal, upah petani yang rendah, dan peran pemerintah yang masih dianggap kurang dalam menciptakan stabilitas ekonomi.
Musim kemarau juga menjadi permasalahan klasik yang dihadapi petani, terutama di daerah Pangandaran. Hal ini mengakibatkan kelangkaan beras dan kenaikan harga yang tak terhindarkan. Namun, apakah impor beras adalah satu-satunya solusi yang bisa ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah ini?
Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa selain pendekatan asumsi, impor beras juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan. Peningkatan kualitas petani dan sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola lahan secara efektif. Selain itu, perubahan pola tanam yang sesuai dengan panca usaha tani juga bisa meningkatkan produktivitas.
Pengembangan lahan yang lebih baik dan pengaturan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur juga dapat berdampak positif pada hasil panen. Semua hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam upaya meningkatkan produksi pangan di Indonesia.
Penulis: Saefullah
