BANJAR, JURNALMEDIA.ID – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjar mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif pada Selasa 12 November 2024 di aula Dispora Kota Banjar, Jawa Barat.
Kegiatan ini dihadiri oleh insan pers dan perwakilan organisasi mahasiswa, dengan menghadirkan Bagja Hamara, mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banjar, Ciamis, dan Pangandaran, sebagai narasumber.
Dalam acara tersebut, Bagja menekankan pentingnya peran media dalam Pilkada, terutama dalam menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya. Ia menyebutkan bahwa media adalah salah satu pilar utama demokrasi yang berperan penting dalam menjaga transparansi dan keadilan proses demokrasi.
“Media sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi diharapkan mampu berkontribusi positif dalam edukasi masyarakat serta dalam pengawasan jalannya kampanye dan pemilu, agar prosesnya tetap transparan dan adil,” kata Bagja di hadapan para peserta.
Bagja juga mengingatkan bahwa media harus menjaga integritas dan kehormatan seorang jurnalis dengan menghindari pemberitaan yang tidak valid atau berita hoaks. Ia menegaskan bahwa berita yang tidak terverifikasi dapat merusak proses demokrasi dan membingungkan pemilih.
“Sebagai wartawan, kita memiliki peran penting dalam pesta demokrasi. Wartawan juga memiliki tugas mulia dan harus bertanggung jawab atas setiap informasi yang disebarkan. Berita hoaks yang tidak jelas sumbernya bisa mengganggu proses Pilkada dan membingungkan pemilih. Kita harus selalu memverifikasi fakta sebelum memberitakan dan menyebarkannya,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kota Banjar, Rudi Ilham, berharap agar media baik elektronik, cetak, televisi, maupun online dapat bersama-sama menjaga dan mengawasi jalannya Pilkada. Ia juga mendorong pelaporan apabila ada indikasi pelanggaran dalam proses Pilkada.
“Pilkada adalah momentum penting dalam demokrasi kita. Oleh karena itu, keterlibatan media sangat diharapkan untuk menjaga dan mengawasi setiap potensi pelanggaran yang bisa merusak citra baik pesta demokrasi ini,” ujar Rudi.
Rudi menambahkan, dengan adanya peran aktif dari awak media dan mahasiswa, diharapkan angka pelanggaran dalam Pilkada dapat ditekan. Bawaslu mengimbau agar setiap indikasi pelanggaran dapat dilaporkan, sehingga Bawaslu bisa segera menindaklanjuti laporan tersebut.
“Jika ada indikasi pelanggaran, baik dari media maupun mahasiswa, mereka dapat langsung melaporkannya kepada kami. Jika ada data awal yang cukup, kami akan segera melakukan penelusuran lebih lanjut,” tutupnya. (Ucup)
