BANJAR. JurnalMedia – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjar menggelar forum lalu lintas dan angkutan dalam rangka membahas operasional rute baru DAMRI dari Stasiun Banjar menuju Pangandaran, Kamis 05 Juni 2025.
Kegiatan berlangsung di aula Dishub Kota Banjar dan dihadiri berbagai pihak terkait, mulai dari General Manager DAMRI Jawa Barat Ramdhani Agung Sukirno, Ketua Organda Kota Banjar U. Wahyudin, Sekmat Pataruman Rizal, serta perwakilan Polsek, Satpol PP, ojek pangkalan, tukang becak, hingga driver online.
Forum ini digelar sebagai wadah koordinasi dan musyawarah terkait beroperasinya trayek baru DAMRI yang dinilai sebagian pihak berpotensi menimbulkan konflik dengan moda transportasi lokal yang telah lama beroperasi di kawasan tersebut.
Ketua Organda Kota Banjar, U. Wahyudin, secara tegas menyampaikan keberatan atas operasional DAMRI pada rute tersebut. Ia menilai kehadiran armada baru itu berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha transportasi lokal seperti ojek dan becak.
“Saya berharap DAMRI tidak menaikkan atau menurunkan penumpang di luar halte resmi agar tidak menyalahi aturan dan merugikan angkutan lokal,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Abdul Halim, perwakilan ojek pangkalan, yang menyampaikan kekhawatiran akan menurunnya jumlah penumpang. Ia meminta agar titik naik-turun DAMRI tidak berada di sekitar stasiun agar ruang gerak ojek tidak terganggu.
“Penghasilan kami hanya dari ojek. Kalau DAMRI ambil penumpang dekat stasiun, kami bisa kehilangan mata pencaharian,” tuturnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, General Manager DAMRI Jawa Barat, Ramdhani Agung Sukirno menjelaskan bahwa kehadiran DAMRI di Banjar merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk melayani mobilitas masyarakat antarwilayah dalam provinsi.
“Kami bukan untuk menggusur transportasi lokal. Kami hadir untuk melengkapi pilihan moda bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga berjanji akan berkoordinasi lebih lanjut dengan PT KAI mengenai sistem tiket dan pengaturan titik penjemputan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan transportasi lokal.
“Kita akan diskusikan lebih lanjut dengan PT KAI agar semua pihak bisa terakomodasi,” tambah Ramdhani.
Meski belum ada keputusan final, forum ini menjadi langkah awal yang positif untuk menjembatani kepentingan antar pemangku kepentingan dalam menjaga iklim transportasi yang kondusif dan berkeadilan di Kota Banjar. (Ucup)
