Scroll to Continue
Parlemen

Inilah Gagasan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Mengatasi Krisis Air Bersih

227
×

Inilah Gagasan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Mengatasi Krisis Air Bersih

Sebarkan artikel ini
Warga Dusun Margajaya, Desa Margacinta antri mengambil air bersih yang dikirim dari relawan. Foto:ist/JM

PANGANDARAN, JURNALMEDIA.ID – Kemarau yang berkepanjangan telah berdampak signifikan pada ketersediaan air bersih, terutama di Kabupaten Pangandaran. Hal ini menyulitkan warga untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan penggunaan fasilitas sanitasi (MCK).

Dalam menanggapi permasalahan ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengemukakan solusi untuk mengatasi krisis air bersih yang terjadi secara rutin pada musim kemarau.

Menurut Asep Noordin, krisis air bersih di Kabupaten Pangandaran adalah masalah serius yang terjadi setiap tahun, khususnya saat musim kemarau. Ia menekankan pentingnya tindakan yang lebih efektif daripada hanya melakukan upacara seremonial.

“Saya berkomitmen untuk mendorong program penanganan kekeringan dengan membangun infrastruktur air bersih yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasalnya, air adalah kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan setiap individu,” ujarnya.

BACA JUGA :   Optimasi Perencanaan Peraturan Daerah, DPRD Pangandaran Gelar Seminar Naskah Akademik dan Raperda

Asep juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah kekeringan ini. Ia memahami bahwa penanganan kekeringan memerlukan kerja sama dari tingkat desa hingga kabupaten.

“Pihak desa diharapkan untuk melakukan inventarisasi sumber air yang ada di wilayah mereka dan merencanakan solusi teknis secara rinci. Meskipun Kabupaten Pangandaran kaya akan sumber air secara geografis, kemampuan dan kesadaran dalam pengelolaannya masih perlu ditingkatkan,” kata Asep.

Asep menjelaskan bahwa jika ada sumber air di wilayah Perum Perhutani, langkah kerjasama dapat diambil untuk memanfaatkannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Terkait dengan pendanaan program penanganan kekeringan, Asep Noordin menyarankan bahwa dana dapat dialokasikan dari berbagai sumber, termasuk dana desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

BACA JUGA :   Ketua DPRD Pangandaran Sampaikan 6 Pokok Pikiran Pada Musrenbang RKPD 2024

“Juga bisa mengandalkan anggaran bantuan provinsi, dan bantuan pemerintah pusat,” terangnya.

Data menunjukkan bahwa kekeringan melanda 7 dari 10 Kecamatan di Kabupaten Pangandaran. Kecamatan yang terdampak antara lain Cimerak, Cijulang, Parigi, Cigugur, Kalipucang, Padaherang, dan Sidamulih.

Ada 14 desa yang terparah terdampak oleh kekeringan, dengan satu kecamatan yang terdampak sebagian. Kecamatan Kalipucang memiliki 3 desa yang mengalami kesulitan pasokan air bersih, yaitu Desa Pamotan, Desa Bagolo, dan Desa Kalipucang. Masyarakat di wilayah ini mengandalkan sumur resapan dan mata air, namun saat ini kondisinya semakin memburuk.

Warga sekarang harus mengantri untuk mendapatkan pasokan air bersih melalui Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD). Situasi yang paling kritis terjadi di Kecamatan Cijulang, terutama di Desa Margacinta, di mana kebutuhan pasokan air mencapai 390 ribu liter.

BACA JUGA :   Pelabuhan Majingklak Potensi Wisata di Pangandaran, Begini Kata Ketua DPRD

Di samping itu, Desa Batukaras membutuhkan 70 ribu liter, dan Desa Cibanten 110 ribu liter. Jumlah warga yang terdampak mencapai 7.441 orang, dengan 2.601 Kepala Keluarga dan 7.341 jiwa.

Hingga saat ini, sudah disalurkan sekitar 800 ribu liter air kepada masyarakat.

Dengan langkah-langkah konkret seperti ini, diharapkan Kabupaten Pangandaran dapat menghadapi krisis air bersih secara lebih efektif dan berkelanjutan. (dry)