Iwan menerangkan, beberapa kendala yang kami hadapi adalah kurangnya tenaga pendidik yang berkompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, keterbatasan anggaran daerah, dan masih adanya blank spot akses internet.
“Agar implementasi IT bidang pendidikan semakin maju, berkembang dan merata. Pemkab Bogor tentunya tidak dapat bergerak sendiri. Kami butuh dukungan baik dalam hal anggaran, peningkatan sarana prasarana, peningkatan kompetensi SDM dan perluasan jaringan internet di kawasan blank spot,” terang Iwan.
Iwan mengajak, para pemangku kepentingan dan pihak swasta untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk memacu peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur IT di Kabupaten Bogor.
Sebagai informasi, anggaran untuk pembiayaan sarana dan prasarana infrastruktur IT pendidikan, tingkat sekolah dasar tahun 2022 adalah sebesar, Rp.65 miliar lebih untuk 433 sekolah, anggaran tersebut berasal dari Kemendikbud, DAK, APBD dan APBD perubahan. Tahun 2023, direncanakan untuk pengadaan whiteboard interactive sebanyak 50 unit.
Ketua Tim Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan, saat ini kita dalam dunia pendidikan sedang melangkah maju kepada era yang disebut sebagai industri 4.0, atau era digitalisasi. Menteri Pendidikan saat ini sedang mencoba untuk merumuskan sebuah kebijakan baru, bagaimana mempercepat sebuah proses ketertinggalan kita dari industri 4.0 ini. Kemendikbud Ristek sudah menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit sekali, hampir sekitar 17 trilyun untuk penanggulangan pembelajaran metode IT.
“Kemendikbud sudah membuat program yang namanya sekolah penggerak dan guru penggerak. Tetapi apakah itu sudah merata, dan apakah itu sudah dirasakan oleh berbagai stakeholder di wilayah Kabupaten Bogor. Untuk itu kami disini, kami ingin mendengar langsung dari sumbernya terkait kondisi yang ada di Kabupaten Bogor,” ujarnya singkat.
