Seperti diketahui, berdasarkan Badan pusat statistik (BPS) IPM ataupun indeks pembangunan manusia, Kabupaten Tasikmalaya berada diurutan kedua terakhir sebelum Cianjur dan salah satu indikatornya dari segi umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan) standar hidup layak (pemerataan).
Kita ketahui bahwa akses jalan adalah salah satu pendongkrak, hal tersebut karena sebagian jalur utama yang terkait dengan hal apapun.
“Namun melihat kondisi saat ini warga tak berdaya dan hanya menerima kenyataan alias terpaksa memanfaatkan jalur satu-satunya akses jalan baik dalam menunjang perekonomian, kesehatan, pendidikan,” ujarnya.
Menurut warga lain, upaya berupa penyampaian aspirasi baik ke Pemerintah, termasuk aspirasi melalui anggota DPRD tak pernah tembus tak kunjung ada tindak lanjut yang jelas.
Warga berharap pemerintah daerah kabupaten Tasikmalaya bisa benar-benar terbuka melihat fenomena yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dalam pemerataan struktur di bidang jalan dimana masih banyak masyarakat yang tidak merasakan.
“Jangan sampai masyarakat hanya di libatkan dalam momentum politik saja, pilpres, pilkada dan pileg bila tidak bisa memenuhi kebutuhan paling pokok bagi masyarakat,” pungkasnya. (Ian)
