Menurut dia, dari sana akan terlihat berapa besaran yang akan diperutukan untuk PAUD di Kota Banjar.
Dan menjadi bagian dari Pengurus Wilayah HIMPAUDI Jawa Barat untuk menyusun langkah seperti apakah dari data tersebut untuk meningkatkan dana untuk PAUD di Kota Banjar.
“Tentunya dari kegiatan ini, kami berharap bisa meningkatnya kualitas individu PAUD, meningkatnya kolaborasi lebih baik lagi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten/Kota, sehingga bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan dari stakeholder yang pro terhadap pendidikan di Kota Banjar,” harapnya.
Sementara itu, Ketua HIMPAUDI Kota Banjar Ika Sartika menyampaikan, terkait anggaran dari Desa sudah berjalan dari tahun 2019, walaupun besarannya berbeda untuk setiap Desa nya, namun tujuannya sama yaitu menyalurkan ADD untuk pendidikan anak usia dini yang ada di wilayahnya masing-masing. Duakata
“Untuk besarannya tergantung kebijakan dari Kepala Desa itu sendiri dan tergantung pengajuan dari lembaga itu sendiri. Karena kebutuhan lembaga itu tidak sama,” jelasnya.
Sampai saat ini, lanjut Ika, honor bagi pendidik/honor PAUD didapat dari APBD. Sementara untuk anggaran dari ADD difokuskan untuk peningkatan SDM sendiri, supaya lebih profesional, kreatif dan mandiri.
Salah satunya untuk peningkatan SDM tersebut diambil dari honor PAUD untuk pelatihan.
“Semoga Desa yang lain, bisa menyamai seperti Desa Rejasari, karena sudah dari atas rata-rata desa, Desa Rejasari nomor satu. Dan untuk Kelurahan, semoga tahun 2024 bisa terlaksana anggaran-anggaran dari Kelurahan untuk mengalir ke PAUD yang ada di Kota Banjar,” pungkasnya. (Ucup)
