BANJAR, JURNALMEDIA.ID – Di tengah kondisi APBD yang belum stabil, Pemerintah Kota Banjar mengumumkan rencana pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya.
Rencana ini mencakup pemotongan sebesar 20% untuk ASN, 25% untuk tenaga kesehatan, dan 50% untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Keputusan ini telah memicu perdebatan yang luas di kalangan masyarakat.
Sulyanati, juru bicara Eksponen Forum Peningkatan Status Kota Banjar, menyuarakan keprihatinan terhadap rencana tersebut. Beliau menekankan bahwa pemotongan hak-hak ASN, tenaga kesehatan, dan P3K akan menambah beban hidup mereka, terutama di masa defisit anggaran saat ini.
“Kami berharap eksekutif dan legislatif dapat menemukan cara untuk menutup defisit tanpa harus mengurangi hak-hak yang telah diperjuangkan oleh para pegawai yang telah mengabdi di Pemerintahan Kota Banjar,” ujar Sulyanati pada hari Rabu, (15/05/2024).
Lebih lanjut, Sulyanati menambahkan bahwa sebagai bagian dari Eksponen Forum, mereka bertekad untuk mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan yang memberatkan warga Banjar tidak jadi dilaksanakan.
“Mencari solusi untuk defisit ini memang tidak mudah, namun kami menghargai keputusan Pemerintah Kota yang tidak menutup defisit melalui pinjaman daerah. Namun, menutup defisit dengan cara memotong TPP bukanlah langkah yang bijaksana,” tegasnya.
Sebagai alternatif, Sulyanati menawarkan solusi efisiensi pengelolaan anggaran dalam kegiatan pemerintahan sebagai langkah yang lebih rasional.
“Dengan efisiensi, dampak risiko terhadap program kegiatan akan lebih terukur dan tidak sebesar dampak dari pemotongan TPP, yang akan menimbulkan banyak korban,” tambahnya.
“Kami membutuhkan komitmen bersama untuk menemukan solusi penutupan defisit APBD yang fiskalnya sehat. Satu-satunya cara adalah dengan efisiensi kegiatan birokrasi pemerintahan, yang memerlukan komitmen kuat dari eksekutif dan legislatif,” pungkas Sulyanati. (Ucup/Johan)
