BANJAR, JURNALMEDIA.ID – Isu pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menimpa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Banjar telah memicu diskusi intens di kalangan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Tidak terbatas pada individu atau kelompok tertentu, masalah ini juga menjadi fokus utama bagi para kandidat wali kota yang akan mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
“Kasus ini bukan hanya tentang menentukan siapa yang benar atau salah, tetapi lebih kepada pembelajaran kolektif untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Hal ini penting agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan,” ujar Atet Handiyana JS, salah satu calon Wali Kota Banjar, dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan hari ini.
Konsekuensi dari pembiaran isu ini berlarut-larut dapat merugikan banyak pihak, termasuk ASN yang terdampak langsung, serta berpotensi mengganggu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjar secara keseluruhan.
“Atet Handiyana JS, seorang pengusaha muda asal Langensari, Kota Banjar, menyoroti bahwa pemotongan TPP ASN adalah hasil dari pengelolaan keuangan daerah yang kurang efektif oleh pemerintah Kota Banjar sebelumnya. Kebijakan yang tidak tepat ini baru terasa dampaknya saat ini,” kata Atet Handiyana JS.
Dalam kapasitasnya sebagai pengusaha di sektor Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista), Atet Handiyana berharap agar langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini tidak akan merugikan pihak mana pun, termasuk ASN di Kota Banjar.
“Meskipun saya tidak memiliki informasi rinci tentang defisit anggaran saat ini atau alasan di balik keputusan pemotongan TPP sebesar 20 hingga 50 persen, saya berharap bahwa pemotongan ini dapat dihindari. Saya percaya bahwa Pemerintah Kota Banjar akan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini tanpa harus melakukan pemotongan,” tambahnya.
Penting bagi para calon pemimpin Kota Banjar untuk mengambil pelajaran dari situasi ini dan memastikan pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menghindari defisit anggaran yang dapat merugikan banyak pihak.
“Kerja sama antar semua pihak sangat diperlukan untuk menemukan solusi terbaik yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan pembangunan berkelanjutan di Kota Banjar,” pungkas Atet Handiyana JS.(Ucup)
