Nurhasanah menjelaskan bahwa untuk menyusun jadwal kampanye, jajaran Komisioner KPU tetap mengharapkan masukan dari para partai politik sebagai peserta pemilu, sekaligus menyampaikan regulasi juga memakinsme, termasuk pengaturan jadwal kampanye.
“Kita menyusun penjadwalan tetap sambil menunggu masukan dari parpol peserta pemilu. Namun disini selain regulasi kita juga menyampaikan mekanisme pengaturan jadwal, seperti yang tadi disampaikan di pelaksanaan kegiatan mungkin nanti akan kita bahas selanjutnya dalam sidang pleno dan nanti hasilnya seperti apa, yach kita lihat nanti saja,” bebernya.
“Yang tidak boleh atau larangan tadi juga sudah disampaikan sama Bawaslu, karena itu kan ranahnya Bawaslu, untuk tempat pelaksanaan kampanye itu meliputi alun-alun kemudian lapangan, stadion tempat terbuka lainnya,” paparnya.
Sementara untuk dari pihak keamanan kampanye terbuka, Kabag Ops, Kompol Saeful Bahri yang mewakili Kapolres Banjar mengatakan bahwa untuk pemberitahuan pelaksanaan kampanye di awali surat pemberitahuan oleh masing-masing peserta partai politik yang di tujukan kepada Kapolres Banjar, kemudian di tembuskan ke KPU dan Bawaslu Kota Banjar.
“Setelah ada surat pemberitahuan pihak keamanan dari Kepolisian kemudian akan memproses dan meninjau semua persyaratan, pemberitahuan sendiri minimal paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan, lebih cepat lebih baik, dan mengenai tempat yang bersamaan kita akan atur dan mana yang lebih di dahulukan,” katanya.
Dalam acara Rapat koordinasi ini jumlah peserta yang hadir mencapai sekitar 40 orang, termasuk narasumber dari Polres Banjar, Kejaksaan Negeri Kota Banjar, dan Bawaslu Kota Banjar. (Johan)
