Berita

Apresiasi Kinerja Bupati, Ratusan Masyarakat Peduli Pembangunan Pangandaran Lakukan Ini

239
×

Apresiasi Kinerja Bupati, Ratusan Masyarakat Peduli Pembangunan Pangandaran Lakukan Ini

Sebarkan artikel ini
Apresiasi Kinerja Bupati, Ratusan Masyarakat Peduli Pembangunan Pangandaran Lakukan Ini

PANGANDARAN, JURNALMEDIA.ID – Ratusan Masyarakat Peduli Pembangunan Pangandaran (MPPP) menggelar orasi apresiasi kinerja Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dalam memajukan daerah selama 2 periode menjabat.

Aksi orasi dukungan terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) itu digelar di Alun-alun Paamprokan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada Jumat 08 Desember 2023 siang.

Scrool to Continue
Scrool to Continue

Adapun yang hadir dalam orasi itu diantaranya berbagai elemen masyarakat dari perwakilan petani, nelayan, pengusaha wisata hingga stakeholder pariwisata.

Pernyataan sikap itu dilaksanakan secara bergantian untuk mengapresiasi penataan Kabupaten Pangandaran selama 10 tahun oleh Bupati Jeje Wiradinata. Para orasi itu pun menyampaikan apresiasi kinerja Bupati Pangandaran dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

“Kita kawal masa jabatan Bupati Pangandaran sampai selesai untuk mewujudkan Pangandaran yang makin maju,” tegas Rohimat koordinator aksi dukungan kepada Pemda Pangandaran dalam orasinya di Alun-alun Paamprokan, Jumat 08 Desember 2023.

BACA JUGA :   Pemdes Binangun Kota Banjar Salurkan Bansos Rastra

Selain itu, Rukun Nelayan dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) serta masyarakat mendukung upaya percepatan pembangunan Kabupaten Pangandaran, menjadi garda terdepan menjaga kondusifitas daerah.

Mereka pun mengapresiasi Pemda Pangandaran yang telah mengambil langkah-langkah untuk mempercepat pembangunan dan menjaga kestabilan ekonomi di Pangandaran.

“Dapat kita lihat bersama, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan gratis sangat dinikmati masyarakat Pangandaran saat ini,” terangnya.

Selain itu pernyataan sikap tersebut mengajak warga agar tidak mudah terkena hoax dan potongan video yang tidak lengkap terkait Pangandaran.

“Jangan sampai warga Pangandaran mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyebaran informasi bohong atau hoax,” jelasnya.

Pihaknya juga mengapresiasi expose APBD dan pembangunan Pangandaran secara terbuka kepada masyarakat dan berbagai stakeholder pada Rabu 06 Desember 2023 di salah satu hotel.

BACA JUGA :   Panwaslu Kecamatan Pataruman dan Banjar Berikan Himbauan kepada Parpol dan Aparatur Desa

“Kami juga mendukung sepenuhnya upaya Pemda Pangandaran dalam rangka pemulihan APBD, untuk stabilitas keuangan daerah, bahwa kami siap mendukung dan mengawal, supaya bentuk upaya percepatan pembangunan yang dilakukan pemda Pangandaran,” tegasnya.

Ia mengapresiasi langkah-langkah pemkab Pangandaran yang sepenuhnya untuk kemaslahatan umat.

“Kami siap menjadi garda terdepan, dalam menjaga kondusifitas Kabupaten Pangandaran,” katanya.

“Untuk itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan, tidak mudah dibodohi, diadu domba, yang mengatasnamakan elit politik dan tokoh masyarakat Pangandaran,” sambungnya.

Di tempat yang sama, Perwakilan Aksi dari Nelayan, Adi Pranyoto, menyebutkan aksi orasi peduli pembangunan masyarakat ini merupakan wujud kekecewaan dari warga kepada sejumlah aksi massa yang dilakukan berbagai pihak hingga berlangsung anarkis dan merusak fasilitas umum di Pangandaran.

BACA JUGA :   Bangun Masjid Berbentuk Baret di Kampung Halamannya, Begini Ungkapan Panglima TNI

“Mereka tendensi dan anarkis saat menyampaikan aksi,” cetusnya.

Ia mengatakan massa aksi yang anarkis itu dilakukan warga masyarakat yang diduga mengatasnamakan masyarakat dan elite tokoh politik.

“Sehingga para aksi massa yang meminta penolakan pinjaman pemkab itu tidak paham yang dimaksud dengan defisit anggaran. Kami mempertanyakan aksi msasa yang dilakukan mereka,” sebutnya.

Menurutnya, jangan sampai masyarakat terkena isu berita bohong atau hoax soal pinjaman pemda yang beredar bahwa masyarakat harus bayar hutang defisit tersebut.

“Tentu bukan warga yang akan membayar, hal ini perlu diluruskan dan jangan jadi isu liar yang membohongi masyarakat,” pungkasnya. (*)