Berbagai Kendala
Jika dilihat secara nasional, pemekaran wilayah Jabar masuk dalam Proyek Strategi Negara (PSN) karena punya porsi yang cukup besar. PSN sendiri ada untuk mempercepat pembangunan di seluruh Indonesia dan sudah disahkan oleh UU. Yang terjadi adalah ketika membangun infrastruktur dana yang digunakan adalah hasil utang yang sangat besar dan itu pada swasta.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat bahwa selama dua periode kepemimpinan Presiden RI 1 telah membangun 190 PSN dan memakan biaya hingga Rp1.515,4 triliun. Pembangunan infrastruktur dianggap sebagai syarat untuk jadi negara maju, dan harus memenuhi rata-rata 70%, sedangkan saat ini baru mencapai 40%, menurut Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo.
Ini juga akan berimbas kepada provinsi, kabupaten dan wilayah di bawahnya. Pemerintah menggenjot pembangunan, rakyat yang harus menanggung beban. Pemekaran wilayah tidak akan berpengaruh banyak jika nasib rakyat masih stagnan, yang dibutuhkan adalah kesejahteraan dan keamanan hidup dalam pemenuhan kehidupan. Di lapangan, infrastruktur didominasi proyek prestisius yang mengejar kemewahan dan kebanggan, bukan yang benar-benar dibutuhkan rakyat. Dan tak lebih dari bagi-bagi kekuasaan, menciptakan dinasti baru karena wilayah administratif makin sempit, makin banyak peluang yang berujung korupsi.
Faktanya jalan rusak, jalan berlubang, jalan belum diaspal, gedung sekolah reyot, fasilitas kesehatan minim, adalah masalah klasik yang justru ini menyentuh kebutuhan rill rakyat sulit diselesaikan. Inilah realitas pembangunan infrastruktur dalam sistem kapitalisme demokrasi. Menjadikan Indikator kesejahteraan palsu sama sekali tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat. Sekaligus memberi peluang para pengusaha dan penguasa menguasai ekonomi, sedangkan demokrasi melegalkan perampokan kekayaan alam milik rakyat dan perampasan ruang hidup.
