PANGANDARAN, JURNALMEDIA.ID – Ribuan warga yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Pembangunan (MPP) Kabupaten Pangandaran memberikan dukungan luar biasa dengan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menginginkan kelanjutan pinjaman jangka panjang daerah senilai Rp350 miliar.
Dari pantauan, jurnalmedia.id, bahwa ribuan anggota Masyarakat Peduli Pembangunan Pangandaran turun ke jalan dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD. Mereka dengan semangat memanggil untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.
Para pengunjuk rasa berkumpul di alun-alun Parigi Pangandaran, mengekspresikan tuntutan mereka pada hari tersebut. Dengan yel-yel penuh semangat, mereka mendorong kelanjutan pinjaman daerah dengan pola portofolio tertentu.
Pernyataan sikap disampaikan secara bergantian oleh perwakilan dari berbagai elemen masyarakat yang hadir. Koordinator Aksi Masyarakat Peduli Pembangunan Pangandaran, Rohimat Resdiana, menjelaskan pendekatan mereka terhadap pinjaman pemda yang telah disetujui oleh DPRD.
“Kami komitmen untuk mengawal pengajuan pinjaman jangka panjang dengan pola portofolio yang diajukan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Kami meminta agar pemkab tetap fokus pada program-program unggulan di tahun 2024 mendatang,” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD, Rabu 13 Desember 2023.
Setelah melakukan audiensi dan memahami persoalan defisit anggaran tahun 2024, kata Rohimat, mereka mendukung upaya pemkab Pangandaran dalam pemulihan APBD.
“Kami yakin bahwa paripurna pada 28 November 2023 adalah sah berdasarkan hukum dan mengikat. Oleh karena itu, kami siap mendukung pemulihan keuangan daerah Pangandaran,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, juga memberikan dukungan terhadap pinjaman Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Keputusannya didasari oleh defisit anggaran sebesar Rp 350 miliar yang dihadapi oleh pemda.
“Saya, atas nama anggota DPRD Pangandaran, sepenuhnya mendukung upaya pemda dalam pemulihan APBD Pangandaran. Ini dilakukan dengan cara mengajukan pinjaman jangka panjang dengan pola portofolio,” ujar Asep di hadapan massa aksi Masyarakat Peduli Pembangunan Pangandaran.
Menurut Asep, keputusan tersebut adalah hasil konsistensi paripurna mengenai APBD Tahun 2024 yang menjadi Perda.
“Kami siap berperan aktif dan mendorong pengajuan pinjaman jangka panjang sesuai dengan keputusan paripurna yang dilaksanakan pada 28 November 2023,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pinjaman pemda akan digunakan untuk penyehatan keuangan daerah dan aktivasi program unggulan pada tahun 2024.
Menurut Asep, bahwa defisit anggaran bukan hanya masalah Kabupaten Pangandaran. Bahkan, Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten induk mengalami defisit yang serupa.
Pihaknya berharap agar masalah defisit anggaran pemkab Pangandaran tidak dipolitisasi. Politisasi dapat memicu kebencian dan saling menyalahkan, dan oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk bersinergi dalam langkah-langkah strategis untuk memperkuat pemulihan APBD 2024.
“Kami yakin Bupati Pangandaran dengan DPRD telah menyusun langkah-langkah strategis,” pungkasnya. (*)
