PANGANDARAN, JURNALMEDIA – Golkar menganggap pendidikan politik bagi para pemilih sebagai prioritas yang sangat penting untuk masa depan, mengingat realitas Pilkada 2024 di Kabupaten Pangandaran. Pernyataan ini disampaikan oleh Drs. Agun Gunandjar Sudarsa Bc. IP., M. Si, anggota DPR RI dari fraksi Golkar, saat mengunjungi kantor DPD Golkar Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pada Selasa 17 Desember 2024 sore.
Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan bahwa mekanisme Pilkada sebelumnya cenderung mengandung unsur politik uang. Menurutnya, tata cara seperti itu berbahaya bagi demokrasi. Oleh karena itu, Golkar berkomitmen untuk melakukan literasi kepada masyarakat sebagai pemilih.
“Artinya, Golkar tidak hanya ingin dikenal oleh masyarakat, tetapi juga ingin menjadi partai yang memberikan edukasi kepada pemilih agar mereka memahami bahwa memilih adalah sebuah keyakinan bahwa dalam lima tahun ke depan, nasib daerah tersebut akan lebih baik,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, Selasa 17 Desember 2024 di Sekretariat DPD Golkar Pangandaran.
Agun menambahkan, ketika masyarakat memilih, mereka tidak seharusnya hanya dipengaruhi oleh uang, janji pembangunan, atau janji bantuan sarana dan prasarana. Sebaliknya, pemilihan harus didasarkan pada keyakinan bahwa calon yang dipilih akan membawa daerah ke arah yang lebih baik dan lebih terang.
“Kedatangan saya ke sini hari ini merupakan tugas reses untuk mengkondisikan kembali struktur partai agar kita tetap menjadi pilihan utama rakyat. Kami menerima hasil Pilkada sebagai keputusan akhir, tetapi ke depan kami akan terus berupaya memberikan semangat dan edukasi kepada pemilih agar mereka menjadi pemilih yang cerdas, berkualitas, dan berpengalaman,” katanya.
Menurut Agun, kehadirannya di Kabupaten Pangandaran bertujuan untuk membangun semangat dan motivasi agar Golkar tidak berhenti berjuang, melainkan terus bangkit untuk lima tahun ke depan.
“Perubahan akan terjadi jika kita menginginkannya,” tegasnya.
Mengenai kinerja KPU Kabupaten Pangandaran, Agun mengkritisi bahwa tanggung jawab utama untuk menjadikan masyarakat sebagai pemilih yang cerdas seharusnya menjadi tugas KPU.
“KPU bukan hanya sekedar mengelola proses pencoblosan dan penghitungan suara. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus memberikan keyakinan kepada pemilih agar mereka memilih dengan sungguh-sungguh dan tidak terpengaruh oleh praktik politik uang.” ucap Agun.
Agun menilai bahwa KPU Kabupaten Pangandaran terlalu fokus pada kegiatan logistik dan studi banding, sehingga kurang mengutamakan kampanye masif untuk mencegah pengaruh politik uang terhadap pemilih. Ia menegaskan bahwa KPU telah gagal dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih, yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab mereka.
“Meskipun demikian, partai politik tidak melepaskan tanggung jawabnya. Sebagai penyelenggara, KPU harus memastikan bahwa pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, saya melihat KPU lalai dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut,” sesalnya.
Agun juga mengimbau kader Partai Golkar untuk menjaga etika. Karena, Golkar memiliki dewan etik yang bertugas menegakkan etika di antara seluruh kader.
“Maka, jika ada kader yang perilakunya mencemarkan nama baik partai, mereka harus dipanggil dan diingatkan untuk menjaga martabat Golkar,” pungkasnya. (Ntang)
