JDIHN Award, kata Asep, merupakan prasarana pembinaan bidang hukum dalam menghadapi tantangan problematik hukum, apalagi saat ini sedang dalam menghadapi tahun politik yang dimungkinkan banyak permasalahan-permasalahan hukum yang perlu di selesaikan.
“JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran ini berisi informasi terkait regulasi meliputi Peraturan Daerah, mulai dari penyusunan Propemperda, Naskah Akadamik, pembahasan Raperda sampai penetapannya, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, risalah-risalah rapat pembahasan raperda, agenda kegiatan DPRD, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah,” terangnya.
Selain itu, lanjut Asep, setiap produk hukum yang sudah tersusun di Website JDIH, sudah memiliki Abstrak, sehingga masyarakat, pimpinan dan anggota DPRD serta yang lainnya dapat mengetahui lebih cepat isi dari produk hukum dan yang lainnya.
“Dengan demikian tentu lebih mempercepat pemahaman terhadap produk hukum yang ingin kita ketahui,” ucapnya.
Pelaksanaan JDIHN Award tingkat Nasional merupakan dukungan untuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
Perpres tersebut mengamanatkan agar JDIH dapat menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah maupun instansi lainnya.
BPHN selaku pembina JDIH, menyelenggarakan JDIHN AWARD dengan beberapa tahapan dan mekanisme penilaian yang di targetkan tentu yang harus di laksanakan oleh seluruh anggota JDIHN yang telah terintegrasi dengan JDIHN BPHN.
Pemberian Anugerah JDIHN atau JDIHN Awards bagi Anggota JDIHN sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja dalam mengelola JDIH.
“Mempertahankan prestasi tentu merupakan hal yang tidak gampang, perlu dedikasi dan kerja keras yang luar biasa, di dukung dengan team work yang kompak dan solid,’ terang Asep.
Sementara itu, Kepala BPHN Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum menyampaikan,
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sarana membangun hukum nasional sebagai perekat dalam pemersatu bangsa melalui transformasi digital, dengan slogan Satu Data Untuk Semua. (**)
