BANJAR, JurnalMedia — DPRD Kota Banjar menggelar rapat paripurna pada Kamis, 26 Maret 2026. Agenda rapat mencakup pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjar Tahun 2025.
Rapat diawali dengan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait raperda perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selanjutnya, Wali Kota Banjar menyampaikan nota pengantar LKPJ Tahun Anggaran 2025.
Pimpinan rapat, Sutopo, mengatakan jumlah anggota dewan yang hadir telah memenuhi kuorum.
“Rapat paripurna telah memenuhi ketentuan dan dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Dalam forum itu, enam fraksi Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, PKS, dan Persatuan Hade menyatakan menerima LKPJ untuk dibahas lebih lanjut. DPRD kemudian membentuk tiga panitia khusus (pansus), yakni bidang hukum dan pemerintahan, ekonomi dan keuangan, serta pembangunan.
Wali Kota Banjar, Sudarsono, menyebut LKPJ 2025 menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Dokumen tersebut juga menjadi tahap transisi menuju pelaksanaan RPJMD 2025–2029.
“Ini untuk memastikan kesinambungan pembangunan pasca Pilkada Serentak 2024,” kata dia.
Menurut Sudarsono, laporan disusun dalam lima bab yang memuat capaian visi dan misi, pengelolaan APBD, serta pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Namun, data realisasi APBD masih bersifat sementara karena belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
“Kami menyadari masih terdapat kekurangan. Masukan konstruktif diperlukan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara penyampaian LKPJ oleh wali kota dan pimpinan DPRD, yang menandai dimulainya pembahasan lanjutan di tingkat komisi dan pansus. (Ucup)
