Ketiga, mereka menekankan pentingnya PEMDA Pangandaran untuk melakukan deklarasi terbuka dengan seluruh ASN di wilayah tersebut, serta menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh jajaran ASN sebelum memasuki tahapan pendaftaran calon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Langkah-langkah yang diusulkan oleh PMII STITNU ini bertujuan untuk menciptakan Pilkada yang damai dan berintegritas. Mereka percaya bahwa netralitas ASN adalah kunci utama dalam menjaga proses demokrasi yang bersih dan transparan.
Dengan mendorong pemahaman dan komitmen ASN terhadap netralitas, diharapkan akan tercipta lingkungan politik yang sehat dan adil di Kabupaten Pangandaran.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan serius rekomendasi yang diajukan oleh PMII STITNU.
Mereka meyakini bahwa upaya untuk meningkatkan netralitas ASN akan berdampak positif bagi kemajuan demokrasi di Pangandaran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Dengan adanya kolaborasi antara pemuda, mahasiswa, dan pemerintah daerah, diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan proses demokrasi, termasuk Pilkada 2024 di Kabupaten Pangandaran.
