BANJAR, JURNALMRDIA.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjar menggelar Apel Siaga dan Pelepasan pengawasan Kampanye Pemilu 2024, bertempat di halaman kantor Bawaslu Kota Banjar – Jawa Barat, Selasa (28/11/2023).
Kegiatan Apel dan Pelepasan Pengawas Pemilu 2024, di gelar di halaman kantor Bawaslu Kota Banjar Jln. Brigjen M Isa, Purwaharja, pengawas sebanyak 75 orang dari 4 Kecamatan turut hadir dalam kegiatan apel siaga tersebut.
Kehadiran pengawas sebanyak 75 orang tersebut bukti keseriusan Bawaslu dalam menjaga komitmen dan integritas demi terciptanya Pemilu damai, Jujur, adil dan bersih.
Ketua Bawaslu Kota Banjar, Rudi Ilham Ginanjar, memberikan arahan tegas terkait fokus pengawasan yang akan dilakukan.
Bawaslu akan memfokuskan perhatian pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Kepala Desa, dan perangkat desa.
“Dalam pemilu 2024 kita fokuskan perhatian kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Kepala Desa, termasuk perangkat desa.” Ujarnya.
Selain itu, menurut ketua Bawaslu Rudi Ilham Ginanjar juga melakukan pengawasan terhadap politik uang, SARA, serta pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.
“Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh elemen terlibat dalam penyelenggaraan pemilu tetap netral dan tidak terlibat dalam praktik politik yang tidak sejalan dengan peraturan,” ujarnya.
Rudi juga menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap siapa pun yang melanggar aturan pemilu.
Bawaslu akan melakukan proses penindakan dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) terkait pelanggaran yang terdeteksi.
“Siapa pun itu yang melanggar, kita tindak tegas tanpa pandang bulu. Hal ini sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan transparan,” imbuh Rudi.
Apel siaga dan pelepasan pengawasan kampanye menjadi momentum penting dalam memastikan kesiapan pengawas pemilu di tingkat daerah.
Rudi juga berharap para panwascam dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa dan kelurahan, diharapkan menjalankan tugas pengawasan dengan penuh tanggung jawab.
Langkah ini menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum selain itu pentingnya Kerjasama Antar Lembaga.
“Selain fokus pada netralitas, salah satunya adalah Koordinasi yang baik antara Bawaslu, TNI, Polri, dan pemerintah daerah, juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan pemilu yang kondusif dan bebas dari praktik-praktik yang akan merugikan demokrasi, sekaligus memberikan perlindungan kepada pengawas pemilu agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun,” tegas ketua Bawaslu.
karena tolak ukur sukses nya Pemilu 2024 ini adalah dengan terjaganya Keamanan dan ketertiban selama masa kampanye.
“Semua langkah yang diambil bertujuan untuk menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan dapat dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Rudi. (Johan/Ucup)
