PANGANDARAN, JURNALMEDIA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran melakukan kunjungan kerja ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Barat, pada Selasa, 11 Juni 2024.
Rombongan DPRD Pangandaran diterima langsung Kepala Perwakilan Sudarminto Eko Putra, SE., MM, CSFA, CFrA di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jl. Moh Toha 164 Bandung.
Sudarminto Eko juga didampingi oleh pejabat lainnya, diantaranya Kepala Sekretariat Perwakilan Uceu Yuniarti, SH., MM., Kepala SubnAuditorat Jawa Barat II Asdian Samsul Arifin, SH., MH., CGAP, CFE, ERMCP, CSFA, Penanggung jawab Tim Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Pangandaran Walujo, SE., dan Ketua Tim Pemeriksa atas LKPD Kabupaten Pangandaran Rendi Reinaldo, SE., M.Ak.
Adapun Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yang hadir, yaitu Ketua DPRD Asep Noordin, H.MM., Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufiq, S.Ip., M.Si, dan Jalaludin, S.Ag. Turut hadir Ketua Pansus Ucup Supriatna, Wakil Ketua Solihudin, S.Ip., dan Sekretaris Yeyen Widiani, SH. Anggota Pansus yang hadir, yaitu Sri Rahayu, S.Sos., Citra Pitriyani, SH., Hj. Hesti Mulyati, S.Pd., H. Idi Supriadi, S.Pd., Ade Rominah, SH., Oman Rohman, S.IPm, Otang Tarlian, Haer, S.Pd.I, Alip Suhendi, S.Ip., M.Si., dan Wowo Kustiwa.
Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jabar menyampaikan, bahwa kunjungan kerja DPRD ini merupakan komitmen yang kuat, baik dari DPRD dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mengatasi dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang telah disampaikan BPK Perwakilan Jawa Barat dalam LHP atas LKPD TA 2023.
“Kedatangan pihak DPRD Kabupaten Pangandaran ini menjadi bukti sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam menyikapi hasil temuan atau laporan yang telah dikeluarkan oleh BPK. Semoga ini menjadi solusi dan penyelesaian masalah yang terjadi,” ucapnya
Dalam kunjungan kerja ini, DPRD dapat merumuskan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kelemahan yang telah teridentifikasi dan menjalankan rekomendasi yang diberikan BPK Perwakilan Jawa Barat, demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.
