BANJAR, JurnalMedia – Program Kartu Berdaya yang diluncurkan Pemerintah Kota Banjar sebagai simbol harapan pemberdayaan ekonomi masyarakat kini menuai sorotan tajam. Digadang-gadang menjadi solusi bagi pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah, realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan antara harapan dan pelaksanaan.
Sandi Mardiana Putra, Ketua Umum DPK GMNI STIT LAKBOK, menyampaikan bahwa hasil temuannya di lapangan menunjukkan banyak warga yang merasa bingung dan kecewa terhadap manfaat kartu tersebut.
“Banyak warga tidak tahu apa fungsi nyata dari Kartu Berdaya. Sosialisasinya minim, dan janji-janji seperti pelatihan atau bantuan modal hanya sebatas omongan tanpa realisasi,” ujar Sandi.
Keluhan juga datang dari warga seperti Ibu Dedeh Mardiah, warga Kelurahan Situbatu, Kecamatan Banjar. Ia mengaku telah menerima kartu sejak hampir 100 hari pemerintahan Wali Kota Darsono dan Wakil Wali Kota Yana, namun hingga kini belum merasakan manfaat apapun.
“Katanya bisa dipakai buat pelatihan dan bantuan modal, tapi sampai sekarang belum ada kabar atau penjelasan apa-apa,” ungkapnya.
Kritik juga dilontarkan oleh pengamat kebijakan publik, Edi Rohendi, S.IP. Ia menilai Kartu Berdaya lebih bersifat seremonial tanpa sistem pelaksanaan yang transparan dan terukur.
“Tanpa sistem yang jelas, pendampingan berkelanjutan, serta akses yang mudah, Kartu Berdaya hanya akan menjadi simbol tanpa fungsi,” tegas Edi.
Melihat kondisi ini, Sandi mendesak Pemerintah Kota Banjar untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Kartu Berdaya. Ia menekankan pentingnya:
Transparansi dalam penyampaian informasi kepada publik
Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses evaluasi dan perencanaan
Implementasi program yang konkret dan menyentuh kebutuhan riil warga
Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat penerima manfaat
Jika tidak ada perbaikan nyata, Kartu Berdaya dikhawatirkan hanya akan menjadi selembar plastik penuh janji politik, yang justru memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. (Ucup)
