Berita

Banyak Terima Keluhan Langkanya Pupuk Subsidi. Begini Tanggapan Ketua DPRD Pangandaran

×

Banyak Terima Keluhan Langkanya Pupuk Subsidi. Begini Tanggapan Ketua DPRD Pangandaran

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin. Foto:dok/JM

PANGANDARAN, JURNALMEDIA.ID – Langkanya pupuk subsidi membuat para petani di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menjerit. Pasalnya, saat ini sudah memasuki musim tanam, namun kelangkaan pupuk subsidi hanya membuat petani mengeluh dan tidak sanggup jika harus mengganti dengan pupuk nonsubsidi yang harganya mahal.

Menanggapi keluhan petani tersebut. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran Asep Noordin menyebutkan bahwa pihaknya banyak menerima keluhan dari petani terkait langkanya pupuk subsidi saat memasuki musim tanam.

“Setiap masa panen, selalu terjadi kelangkaan pupuk subsidi, dan kasus ini bisa dibilang merupakan persoalan yang klasik. Dan ini harus bisa kita tangani dengan baik,” ujarnya kepada JURNALMEDIA.ID, Selasa 09 Mei 2023.

Asep menuturkan, kelangkaan pupuk subsidi sudah terjadi sejak awal tahun, padahal saat inhi sedang masa tanam, dan dua hari lalu ada petani yang menyampaikan keluhan soal kelangkaan pupuk subsidi ini.

Baca juga:  Strategi Kreatif Paslon HUDANG 02: Ngobeng Balong Hidupkan Tradisi di Pilkada Pangandaran 2024

“Petani menyampaikan keluhannya dan minta diperhatikan soal kelangkaan pupuk ini. Dan memang petani di kita (Pangandaran,red) masih ketergantungan dengan pupuk kimia. Terkait kelakaan pupuk harus segera ditangani secara serius dan juga harus dilakukan strategi serta evaluasi oleh pemerintah,” papar Asep.

Permasalahan kelangkaan pupuk ini, sambung Asep, juga menyangkut distribusi pupuk tersebut yang melibatkan pemerintah, distributor dan warung penyalur di setiap wilayah.

“Ini terlihat aneh, lantaran di warung yang tidak ditunjuk untuk penyaluran tapi stok pupuknya lebih banyak. Padahal ini menyangkut hajat hidup orang banyak, lantara mayoritas penduduk di kita adalah petani,” katanya.

Menurut dia, database kartu tani harus berbasis luasan agar distribusi pupuk bisa tepat dan tidak kekurangan. Maka, para petani perlu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Baca juga:  Wawalkot Banjar Berikan Santunan Untuk 243 Anak Yatim Piatu dan Dhuafa

“Jika luasan lahan petani sudah terverifikasi dan tervalidasi, maka pemberian jatah pupuk juga akan sesuai. Jangan sampai yang kebutuhan pupuknya sebanyak 1 kuintal tapi malah dapat 1 ton,” cetusnya.

Saat ini, lanjut Asep, bahwa pemerintah sudah menyiapkan pupuk granul atau sejenis pupuk kandang. Namun ketergantungan pupuk kimia masih sangat tinggi.

“Sekarang tinggal bagaimana pemerintah mengedukasi kepada petani soal pengalihan penggunaan pupuk kimia ke pupuk kandang,” jelasnya.

Juhana salah seorang petani di Kecamatan Parigi mengaku, dirinya memang kerap kesulitan mendapatkan pupuk subsidi saat masa panen. Bahkan, di daerahnya sendiri pun sangat sulit.

“Padahal saya ini memegang kartu tani, tapi sulit untuk bisa mendapatkan pupuk. Dan masalah kelangkaan pupuk harus segera dicarikan solusi,” harapnya singkat. (dry)